Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemkot Singkawang menyampaikan Raperda Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008 – 2027.

Administrasi kependudukan memiliki nilai penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dari sinilah awal proses penyelanggaraan pelayanan publik.

Sebagaimana diketahui setiap parpol yang memiliki wakil di DPRD berhak mendapat bantuan dari pemerintah.

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagai Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan otonomi daerah.

Keberadaan warnet di Singkawang  saat ini bak jamur di musin hujan.

Pada jam-jam belajar seharusnya pelajar berada di sekolah untuk mengikuti proses belajar mengajar.